Gimana nih udah hari ke-10 setelah kenaikan harga BBM. Seberapa besar Rp 2.000 mempengaruhi hidup kamu? Gimana cara kamu ngatasinnya? Masih dongkol dan kesal dengan "pemerintah"?

Fyi bagi yang benar-benar "belum" tahu, mari kita bahas mengenai APBN sedikit, ini dana operasional untuk seluruh negeri kita lho. Bahwasannya APBN kita hampir 70% nya bersumber dari pajak yang targetnya naik cukup drastis tiap tahunnya. Kenaikan target dan pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, maka dua tahun terakhir penerimaan pajak tidak mencapai 100%. Ada aja orang yang maunya disubsidi BBM nya tapi nggak mau bayar pajak.

Kalem, yang karyawan atau pegawai kalian pasti sudah dipotong oleh bagian keuangan atau bendaharawan kantornya kok. Bagi yang pekerjaannya bukan karyawan nah monggo dijawab dulu pertanyaan apakah sudah membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya? 

Tenang, bayar pajak bukan berarti ngasih makan "orang pajak" kok, karena "orang pajak" penghasilannya berasal dari gaji dan tunjangan yang dibayarkan negara, sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Lagi pula bayar pajak itu ke BANK ya bukan ke kantor pajak atau yang sekarang bernama KPP Pratama. :)

Q:Tapi kan masih banyak orang pajak yang korupsi? 

A:Yakin korupsi? Kasus yang terjadi belakangan ini (setelah reformasi birokrasi) adalah suap dan gratifikasi?

Q:Siapa yang ngasih? 

A:Ya wajib pajak. 

Q:Kenapa mereka ngasih? 

A:Bisa jadi karena ada kepentingan. Jadi kalaupun ada korupsi pegawai pajak, biasanya yang telah terjadi adalah pemberian sejumlah dana dari wajib pajak kepada pegawai pajak karena telah "membantu kepentingannya." 

Jadi kalau banyak yang nggak rela bayar pajak coba dikaji ulang ya, tolong diperhitungkan dengan benar dan bayar dengan benar di tempat yang semestinya. Kalau kalian bukan karyawan, punya pekerjaan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau sudah punya NPWP jangan lupa tunaikan kewajiban kepada negara, karena pengertian pajak menurut Undang-Undang adalah "kontribusi wajib". Jangan jadi free rider. Kamu marah nggak misalnya kamu dan orang-orang lainnya naik bus bayar trus tiba2 ada yang naik juga dan nggak mau bayar, ngotot aja gitu nggak mau bayar? Malu nggak sih kalau kamu jadi orang yang ngotot nggak bayar tadi? Sama halnya dengan pajak, nggak malu lewat jalan raya dan sekolah di sekolah negeri? Itu dananya dari APBN lho. Apalagi yang orang tuanya PNS, gajinya dari mana? Dari APBN. APBN darimana dananya? Paling besar dari PAJAK, hampir 70% lho. 

Balik lagi ke APBN, sisanya yang 30% dari mana? Secuil dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) lalu dari sektor migas yang juga persentasenya sangat kecil (ini lho sektor yang banyak dibangga-banggakan, bahkan gajinya jauh lebih besar dari gaji para pengumpul dana yang 70% itu, fufufu) lalu dari hibah dan proporsi terbesar adalah dari HUTANG, terutama hutang luar negeri.

Masih ingatkah dengan APBN pada masa orde baru? APBN kita tidak pernah defisit dan selalu berimbang, berapapun pengeluaran negara akan imbang terus dengan pednapatan yang tidak dijabarkan sumbernya. Eh ternyata pendapatan tadi bukan dari migas dan penjualan SDA sebagaimana dibanggakan pada buku pelajaran waktu kita sekolah dulu, imbangnya APBN tadi dananya berasal dari hutang luar negeri. 

Hutang luar negeri resikonya sangat besar sekali. Apalagi kita pernah dilanda krisis yang sangat parah di mana USD yang semula 1000-an tiba-tiba jadi 10.000an rupiah. Bayangin berapa besar perubahan kali lipat hutang dari nilai asalnya, belum lagi bunganya. Tak dapat dipungkiri hutang ini masih terasa bebannya sampai sekarang. Hingga masa pemerintahan Presiden SBY yang lalu, negara kita masih saja hutang pada luar negeri karena likuiditas dana untuk APBN dari dalam negeri masih sangat minim. Hutang dalam negeri memang sedang dalam upaya untuk ditingkatkan, semoga upaya ini dilaksanakan berkesinambungan.

Subsidi BBM menyerap dana yang sangat besar dalam porsi APBN. Di negara yang masih berhutang dan sudah tidak memproduksi minyak sendiri seperti Indonesia semestinya dana dari hutang digunakan untuk proyek produktif yang hasilnya dapat digunakan kembali untuk membayar bunga hutangnya. Namun nyatanya beberapa tahun terakhir dana itu "cuma jadi asap doang" terutama di Jakarta. Dari mobil-mobil dan motor-motor kelas menengah ke atas.

Jika ada pengumuman kenaikan harga BBM banyak pihak berkoar-koar kasihan si miskin hidupnya makin terhimpit. Tahukah bahwa sebenarnya yang menghimpit mereka adalah subsidi BBM? Memang bagi mereka yang pendapatan perkapitanya rendah bahkan untuk beli beras seliter aja bakalan dua kali lipat susahnya saat ini.

Namun pihak yang berkoar koar tadi bagaimana? Dia mengeluh habis-habisan kesana kemari memaki maki presiden dan menjelek-jelekkan, berkoar-koar tentang rakyat miskin yang makin susah. Mampu beli mobil kok nggak mampu beli bensin hayo. Jangan maunya untung doang dan menggunakan tameng "rakyat miskin:". 

Di sini kita kembali ke pertanyaan gimana nasib si miskin. Dengan dialihkannya subsidi BBM yang jujur aja palingan cuma ngurangi jadwal ngopi2 nongkrong2 dll hayo jujur iya nggak? Dana yang dari dua ribu perak yang banyak orang keluhkan itu bakalan besar nilainya jika diakumulasi sehingga dapat dialihkan dananya untuk subsidi jaminan sosial, dana kesehatan dan pendidikan gratis bagi si miskin. Perbaikan sarana transportasi massal yang memadai dan cepat. Nggak malu apa di negara Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand dan Malaysia udah pada punya fasilitas transportasi publik yang keren banget lalu kita terbelakang karena pemerintah cari pencitraan dengan nggak naikin BBM tapi banyak ngutang? 

Percayalah jikapun Presiden kita adalah Bapak Prabowo, beliau kemungkinan besar juga akan memotong subsidi BBM karena APBN kita sudah tidak sehat lagi kondisinya. Bukankah waktu kampanye beliau juga berkomitmen pada kebijakan menaikkan BBM :)

Rakyat miskin harusnya memang menjadi tanggung jawab negara. Salah negara yang nggak becus ngurus hingga ada rakyatnya yang miskin. Maka dari itu negara harusnya menyediakan dana sosial untuk mereka agar dapat memperbaiki taraf hidupnya, misalnya dengan jaminan sosial dan layanan kesehatan gratis serta pendidikan gratis agar anak-anak mereka bisa sekolah. Selain itu, mereka perlu dibekali suatu keterampilan yang bisa menghasilkan uang atau membuka peluang usaha dan kesempatan kerja. Disinilah peran kita dibutuhkan. Tunaikan kewajiban kita pada negara, paling nggak dengan bayar pajak dengan cara yang benar. Lalu awasi pelaksanan pengalihan subsidi ini. Pastikan pihak yang kurang mampu mendapatkan pelayanan jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan gratis. Caranya dengan mulai peduli dengan lingkungan terdekat kita. Paling nggak kita yang lebih melek tekhnologi lebih tau banyak informasi mengenai hak-hak mereka, kita beritahukan kepada mereka mengenai hak mereka tersebut, kita ikutan edukasi mereka dan bantu sesuai kapasitas kita. Percuma berlaga di aksi demo kalau kenyataannya belum pernah turun ke lapangan membantu langsung mereka. Kita juga harus ikut mengawasi pelaksanan di lapangan oleh aparat yang berwenang apakah sudah tepat atau belum. Jika belum cari solusi agar semua berjalan sebagaimana mestinya. Semoga Indonesia bisa segera bangkit dan menjadi negara yang lebih makmur bagi rakyatnya dengan posisi daya saing yang tinggi di mata Internasional. Jika pelaksanaannya tidak tepat dan solusi yang ditawarkan masyarakat misalnya nih tidak dilaksanakan pemerintah maka monggo mari kita demo rame-rame. 

Artikel ini murni opini probadi, sesuka kehendak penulis di blog pribadinya.

Salam :)